oleh

Dampak Hukum Kebangkrutan Pizza Hut AS terhadap Pizza Hut Indonesia

-OPINI-16 views
Oleh: Sehat Damanik, S.H., M.H.*
Sehat Damanik, S.H., M.H. (Foto: Ist)

Pada awal Juli 2020 beredar berita tentang pengajuan kebangkrutan pemegang lisensi waralaba terbesar di AS, yaitu NPC Internasional Inc. akibat sengitnya persaingan bisnis makanan di masa pendemi virus Corona. Sebagai upaya untuk menyelesaikan utang-utangnya yang cukup besar, NPC telah melakukan prenegosiasi perjanjian restrukturisasi atas utang-utangnya, tanpa mempengaruhi operasional restoran tersebut.

Berita tentang pengajuan kebangkrutan tersebut menjadi viral di Indonesia. Bisnis makanan dengan merek dagang tersebut sangat laris di sini. Namun, berbagai pertanyaan muncul, khususnya bagi kelangsungan bisnis restoran tersebut, demikian juga dalam hubungan dengan permasalahan hukum maupun ketenagakerjaan.

Jika dilakukan analisis secara hukum, sebenarnya yang mengajukan kebangkrutan di AS itu adalah pemegang lisensi merek dagang (franchise) terbesar di sana, yaitu NPC, bukan pemilik merek dagang atau pemilik hak waralaba (franchisor) Pizza Hut yang dimiliki oleh Yum Brands Inc. Dengan kata lain, yang mengajukan kebangkrutan tersebut adalah penerima (penyewa) waralaba, bukan pemilik waralaba. Jadi, statusnya kurang lebih sama dengan penerima waralaba yang ada di Indonesia yang diberikan hak menggunakan merek dagang tersebut.

Mengingat yang mengajukan kebangkrutan adalah pemegang lisensi, sebenarnya tidak ada dampak hukum kebangkrutan pemegang lisensi Pizza Hut di AS tersebut dengan pemegang lisensi Pizza Hut di Indonesia. Bukan saja karena badan hukumnya memang tidak ada keterkaitan, melainkan juga tidak ada hubungan bisnis antara pemegang lisensi waralaba yang beroperasi di Indonesia dengan di AS tersebut.

Hukum kebangkrutan atau kepailitan di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dengan hukum kebangkrutan di AS. Indonesia tidak mengenai insolvency test (uji ketidakmampuan bayar), sebagaimana yang berlaku di AS. Berdasarkan UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, syarat kepailitan dan PKPU ada dua, yaitu debitur punya setidaknya 2 utang dan tidak mampu membayar salah satu utangnya yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih. Dengan demikian, syaratnya sangat sederhana, yakni hanya melihat pada jumlah kreditur minimal dua dan utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, tanpa ada pengujian terhadap ketidakmampuan membayar tersebut.

Sungguhpun UU yang mengatur kepailitan dan PKPU itu sama, dalam praktiknya ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Dalam kepailitan maka fokus kerja kurator ada pada pemberesan (penjualan aset dan membagikan hasilnya kepada para kreditor). Sedangkan dalam PKPU maka fokus pengurusnya adalah melakukan restrukturisasi, sehingga perusahaan bisa diselamatkan dan berjalan terus.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk melihat apakah ada dampak dari kebangkrutan pemegang lisensi Pizza Hut di AS terhadap pemenang lisensi Pizza Hut Indonesia, yaitu PT Sari Melati Kencana Tbk., maka kita harus melihat emampuan atau ketidakmampuan perusahaan tersebut dalam melakukan pembayaran utang-utangnya pascaterjadinya kebangkrutan di AS tersebut.

Covid-19 ini memang sangat berdampak bagi penurunan penjualan restoran, termasuk Pizza Hut. Bukan saja karena restoran sempat ditutup sampai sekitar 2 bulan, tetapi karena kelesuan ekonomi yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Namun, sungguh pun demikian sampai saat ini bisnis waralaba tersebut masih beroperasi dengan baik. Semoga saja bisa tetap bertahan, sehingga bisa menopang perekonmian nasional, termasuk memberi lapangan kerja bagi para pekerja kita. (***)

*  Penulis adalah advokat, kurator/ pengurus dan dosen hukum perburuhan di Universitas Taruma Negara dan dosen tetap di STIH Gunung Jati, Tangerang

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *