oleh

Hati-Hati, di Tahun Politik Banyak Modus!

-OPINI-13 views
oleh Saepul Anwar, Ketua Himpunan Masyarakat Peduli Demokrasi (HMPD) Cianjur

Menjelang pilkada serentak 2020 di Cianjur ditemukan beberapa situasi politik yang menarik. Kegairahan ini baru dinikmati sekelompok masyarakat saja, sementara masyarakat lainnya tak hirau dengan hajat lima tahunan ini. Karena, sebagian orang berpandangan pilkada tak lebih dari ritual sosial politik untuk mengubah nasib kelompok tertentu di suatu daerah.

Tentu, untuk mengantar kemenangannya, mereka menebar janji-janji politik yang dikemas sedemikian rupa.Untuk menarik perhatian masyarakat, para calon kandidat telah mulai menyampaikan jargon andalan, dengan tujuan agar mudah dikenal dan diidolakan masyarakat.

Di sisi lain, ditemukan juga calon kandidat yang memanfaatkan penyaluran bantuan sosial (bansos)  penanganan covid-19 untuk kepentingan politik pribadi. Pemanfaatan penyaluran bansos itu dilakukan dengan modus, di antaranya memberi label gambar kepala daerah, dengan menyertakan simbol politik atau jargon kampanye. Kendati peraturan perundang-undangan tidak melarang siapa pun untuk memberikan bansos, sepantasnya pendistribusian bantuan tidak dicampuradukkan dengan kepentingan politik.

Himpunan Masyarakat Peduli Demokrasi (HMPD) Cianjur menemukan pernyataan calon kandidat kepala daerah Cianjur yang akan menambah honorarium RT/RW, apabila dirinya terpilih. Hal tersebut disampaikan tanpa menjelaskan secara rasional sumber alokasi anggaran daerah (APBD). Ironisnya, ada draf visi-misi yang bertolak belakang dengan kondisi Cianjur, baik secara demografi, ekonomi,  geografis, maupun filosofi yang kental dengan masyarakat yang agamis (tatar santri).

Janji Politik

Dari beragamnya janji-janji politik tersebut, muncul sebuah pertanyaan masyarakat yang mengemuka, apakah janji politik kepala daerah dapat dituntut secara hukum.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu kita perlu mengetahui apa yang disebut “perjanjian”. Menurut hukum perdata “perjanjian” adalah suatu peristiwa ketika seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dan, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”.

Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu (Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 1). Jadi, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu hal (adanya prestasi pada kedua belah pihak). Itu artinya hubungan hukum yang timbul dari perjanjian adalah hubungan yang timbal balik dari pihak yang berjanji untuk melakukan suatu hal.

Berdasarkan hal tersebut, janji politik tidak termasuk janji yang dimaksudkan oleh perjanjian dalam konteks hukum perdata. Karena, janji politik hanya dilakukan calon kandidat yang berjanji pada masa kampanye. Pemilih juga tidak mengikatkan diri untuk melakukan suatu prestasi dari janji politik. Dengan demikian, janji politik yang disampaikan oleh kandidat dalam kampanye tidak dapat dikatakan sebagai janji dalam konteks hukum perdata. Dan, jika ada keingkaran, maka tidak dapat dilakukan gugatan terhadap kandidat karena keingkarannya tidak dapat dikatakan sebagai sebuah wanprestasi janji.

Kendati secara hukum perdata janji politik tidak dapat dijerat secara hukum, perlu diketahui bahwa janji politik tersebut dituangkan dalam visi-misi dan menjadi rancangan pembangunan jangka pendek dan jangka menengah daerah (RPJPD, RPJMD). Dengan dokumen hukum RPJPD dan RPJMD, DPRD, sebagai lembaga yang mewakili rakyat, memiliki kekuatan untuk menekan hingga memberhentikan kepala daerah terpilih yang melanggar janji kepada masyarakat selama masa kampanye.

Janji politik yang dikemas dalam sebuah visi-misi adalah bentuk penegasan komitmen janji politik mereka terhadap masyarakat, yang umumnya hanya lips service (hanya ungkapan yang tidak disertai perbuatan nyata), dan sebuah persyaratan normatif kandidat untuk menipu publik. Nah, apabila ditemukan pengingkaran terhadap komitmen (janji politik) yang pernah disampaikan dan telah ditetapkan sebagai visi-misi kandidat terpilih, maka patut dipertanyakan integritas dan moral pemimpin terpilih tersebut.

Masyarakat pemilih tentu punya ekspektasi terhadap pemimpin yang terpilih, yaitu merealisasikan janji-janji politiknya pada saat masa kampanye. Menilai integritas calon pemimpin memang layak digunakan untuk menilai kualitas sesungguhnya dari seorang calon pemimpin. Dengan demikian, integritas calon pemimpin diyakini akan memberi pengaruh besar terhadap kemajuan institusi. Pengetahuan, keahlian, dan visi memang diperlukan, tapi tanpa integritas, semua itu hanyalah hiasan yang bisa jadi dimanfaatkan untuk mengelabui rakyat. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *