oleh

Lahan Kebun PT PSU Dirusak Pelaku Tambang Emas Ilegal, Oknum Karyawan Diduga Terima Uang Bunga Tanah

-DAERAH-15 views
MADINA, MIP

Perusakan lingkungan di Sungai Batang Natal oleh para pelaku tambang emas ilegal terus terjadi. Dua tahun terakhir ini sungai tersebut diobrak-abrik pengusaha dengan menggunakan alat berat macam ekskavator dan masyarakat dengan mesin penyedot dompengnya.

Tokoh masyarakat setempat, Mhy, Kamis (18/6) lalu, mengatakan, penambangan emas tersebut diduga ilegal. Kuat dugaan, katanya melanjutkan, pelaku penambangan emas tersebut tidak memiliki izin eksplorasi, izin produksi, dan izin hinder-ordonnante (HO) atau izin gangguan.

“Air Sungai Batang Natal keruh bercampur lumpur. Air sungat itu sudah tercemar,” katanya prihatin.

Dia menambahkan, lokasi penambangan emas ilegal tersebut di Lubuk Rampah, Timbulon. Penambangan emas ilegal tersebut merusak lahan plasma PT Perkebunan Sumatra Utara (PSU) Lubuk Rampah, Timbolong. Air limbah penambangan liar ini dibuang ke parit. Lalu, air keruh dan kotor itu akhirnya mengalir ke Sungai Batang Natal, di Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu.

“Sudah berlangsung sejak Mei hingga Juni 2020 ini,” katanya singkat.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Menurutnya, ada dugaan kerja sama pengusaha tambang liar, S dan B. Nst. (warga Batu Marsaong) dengan oknum karyawan PT PSU. Oknum berinisial B, warga Kampung Baru, itu bertugas sebagai pengawas lapangan di Timbulon.

“Kemungkinan disetor kepada Msd di Simpang Gambir sebagai uang bunga tanah,” kata kedua penambang itu kepada wartawan, Jumat (12/6).

Namun, hal itu dibantah Msd, yang juga karyawan PT PSU. “Sepeser pun uang bunga tanah itu tidak saya terima. Saya tidak pernah ke lokasi Timbolon itu. Yang jelas si Bujuk selaku pengawas di daerah itulah yang mengetahuinya,” tepisnya.

Hal yang nyaris sama juga dikatakan petugas ukur lahan PT PSU, Antonio, yang juga mendatangi warga di Batu Marsaong. “Saya belum mengetahui soal penambangan emas ilegal atau pelaku perusak lahan plasma PT PSU tersebut,” katanya.

Bisa Dipidana 10 Tahun

Aktivis LSM Badan Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), Samsul Bahri Hasibuan, mengatakan, perusak lingkungan hidup bisa diganjar hingga 10 tahun penjara.

“Sanksinya dengan tegas tertera dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaam Lingkungan Hidup. Pada pasal 98 UU tersebut dijelaskan pelaku perusakan lingkungan bisa dipidana penjara 3 hingga 10 tahun dan denda. Sanksinya juga ditambah denda antara Rp3 miliar hingga 10 miliar,” ungkap Samsul.

Dia menambahkan, apabila perusakan lingkungan mengakibatkan orang terluka (menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia), sanksinya pidana penjara 4 hingga 12 tahun. Sanksi dendanya paling sedikit Rp4 miliar dan paling banyak Rp12 miliar. (UNH)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *