oleh

Mengantisipasi Kepailitan Akibat Bencana Covid-19

-OPINI-27 views
Oleh Sehat Damanik, S.H., M.H.*
Sehat Damanik, S.H., M.H. (Foto: Ist)

Presiden RI, Joko Widodo, telah menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) RI No. 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, pada 13 April 2020. Kepres ini muncul sebagai upaya pemerintah melakukan percepatan pemberantasan pandemi covid-19.

Rangkaian kegiatan lain dalam penanganan covid-19 ini, yakni pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berdasarkan PP No. 21/2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kemudian,  berlanjut dengan larangan mudik dan terakhir dihentikannya sektor transportasi udara domestik maupun internasional sejak 24 April 2020.

Kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 di atas telah menimbulkan dampak yang sangat besar di bidang ketenagakerjaan. Kelesuan ekonomi sudah mulai terjadi dan diperkirakan akan semakin dalam selama 2020. The Economist Inteligence Unit (EIU) melihat negara berkembang yang tergabung dalam G20 akan mengalami resesi pada 2020. Negara-negara di Eropah termasuk menjadi negara yang paling terdampak covid-19. Jerman (- 5%), Perancis (- 5 %), dan Italia (- 7%) akan mengalami resesi sepanjang tahun ini. Pemulihan parsial diperkirakan baru akan terjadi pada 2021.

Di Indonesia, menurut ekonom Faisal Basri, proyeksi pertumbuhan ekonomi palinggi cuma 0,5 %, bahkan skenario terburuk bisa minus 2% sampai dengan 2,5% pada tahun 2020.

Keadaan ekonomi negara-negara di dunia secara umum akan mengalami depresi. Hal itu ditandai dengan menurunnya harga-harga, demikian juga daya beli, serta jumlah penawaran yang jauh lebih danyak daripada permintaan. Kondisi ini akan mengakibatkan pengangguran meningkat secara tajam dan dunia usaha mengalami kelesuan yang mengarah pada lukuidasi perusahaan.

Kemacetan Pembayaran Utang dan Akibat Hukumnya

Kelesuan eknomi yang diperlihatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang berjalan mundur (negatif), tentu sangat berdampak pada likuiditas usaha. Usaha kecil menengah yang modalnya tidak kuat diperkirakan akan sangat rapuh dan rentan terhadap ketidakmampuannya membayar utang. Kemacetan pembayaran ini tentu menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya kreditor.

Pengertian utang, menurut pasal 1 ayat (6) UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau UU dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan debitor.

Berdasarkan pengertian di atas utang diartikan secara luas, yaitu seluruh kewajiban yang timbul dari suatu perikatan, baik perjanjian utang-piutang, melainkan juga dari sebab lain, seperti jual beli, perjanjian penyerahan barang, perjanjian untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan lain-lain, yang menimbulkan hak yang bisa dihitung dalam jumlah uang. Itu berarti pengusaha yang tidak membayar gaji juga dapat dikategorikan berutang kepada pekerja.

Hal yang sangat tragis dari kemacetan ekonomi akibat pandemi covid 19 ini adalah penyebab terjadinya kelesuan ekonomi bukanlah karena kesalahan debitur, melainkan karena situasi bencana nasional. Namun, akibat yang timbul dari bencana tesebut menjadi tanggungan pengusaha. Misalnya, gaji pekerja tetap harus dibayar padahal pekerja tidak bekerja; cicilan utang harus dipenuhi padahal pemasukan tidak ada. Tidak ada yang bisa dipersalahkan sebagai penyebab dari bencana ini. Tetapi, ketika debitur tidak membayar utangnya, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berat baginya.

Pemerintah memang sudah berupaya membuat kebijakan khusus bagi yang terdampak covid-19 melalui Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Dengan berlakunya POJK ini maka pemberian stimulus untuk industri perbankan sudah berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 21 Maret 2021. Adapun debitur yang termasuk sebagai terdampak contohnya debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok; yang mengalami penurunan volume ekspor secara signifikan; yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja dan mesin dari Tiongkok maupun negara lain yang telah terdampak covid 19.

Persoalan muncul terhadap perusahaan-perusahaan lain yang tidak termasuk dalam peraturan OJK di atas, yang jumlahnya juga masih banyak, termasuk mereka yang punya utang kepada lembaga non jasa keuangan. Mereka terdampak covid-19 namun nasib mereka tidak terlindungi karena tidak termasuk yang dilindungi menurut POJK di atas. Kesulitan lain juga muncul karena walaupun perusahaan termasuk yang mendapat stimulus keuangan, ternyata kreditur (bank dan perusahaan pembiayaan) tidak juga serta-merta memberikan kemudahan. Utang tetap haras dibayar sedangkan yang diakomodir paling perpanjangan tenor pembayaran, misalnya dari yang seharusnya 1 tahun menjadi 1,5 tahun. Dengan demikian potensi persoalan hukum akibat kemacetan pembayaran masih terbuka lebar.

Ketika debitur gagal melakukan pembayaran atau restrukturisasi, maka pada saat itu terjadilah persoalan hukum berupa pelanggaran perjanjian yang lazim disebut wanprestasi (breach of contract). Kondisi demikian memberi hak kepada kreditur untuk melakukan upaya hukum secara perdata, baik melalui gugatan ke pengadilan negeri, ataupun permohonan PKPU/kepailitan melalui pengadilan niaga. Khusus untuk kreditur separatis (pemegang hak tanggung), mereka bisa melakukan eksekusi sendiri atas barang jaminan yang dipegangnya.

Potensi Diajukan PKPU (Pailit)

Kemacetan pembayaran adalah persoalan hukum yang bisa berujung pada perkara di pengadilan, selain tentu bisa juga diselesaikan di luar jalur hukum melalui kesepakatan restrukturisasi. Namun, dalam pembahasan ini kita akan fokus pada penyelesaian hukum ketika ketidakmampuan membayar tersebut telah masuk ke ranah pengadilan.

Terhadap kemacetan pembayaran tersebut, kreditur berhak mengajukan permohonan PKPU (suspention of payment) atau kepailitan melalui pengadilan niaga. Saat ini ada kecenderungan memilih penyelesaian melalui jalur PKPU atau pailit karena dianggap paling efektif (cepat dan murah), jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri.

Ada persamaan antara permohonan PKPU dengan Pailit, yaitu sama-sama diajukan ke pengadilan niaga, baik oleh debitur maupun kreditur, dengan syarat harus ada dua utang dan salah satunya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Perbedaannya, terletak pada proses penyelesaian maupun hasil akhirnya. PKPU akan menghasilkan restrukturisasi, sedangkan kepailitan akan berakhir pada pemberesan (penjualan dan pembagian aset) debitor, yang hasilnya dibagikan kepada kreditur.

Kartini Mulyani mengemukakan, debitur selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Dalam PKPU, debitur dan pengurus harus menjadi dwitunggal karena salah satu antara mereka tidak dapat bertindak secara sah tanpa yang lain (Rudy Lontoh dkk, Penyelesaian Utang Piutang: melalui Pailit atau PKPU, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 173).

PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, melainkan juga untuk kepentingan para krediturnya, khususnya kreditur konkuren. PKPU, menurut Pred F.G. Tumbuan, bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitur, yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit mendapat kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila debitur diberi waktu, besar harapan ia mampu melunasi utang-utangnya. Pernyataan pailit dan keadaan seperti ini akan berakibat pengurangan nilai perusahaan, yang jelas merugikan para kreditur (Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asal dan Teori Hukum Kepailitan, Prenada Media Grup, Jakarta, Edisi kedua 2016, hlm. 413).

PKPU dapat juga diartikan sebagai bagian dari restrukturisasi utang debitur, sehingga perusahaan bisa tetap berjalan sekaligus menghindari terjadinya kepailitan. PKPU adalah masa musyawarah antara debitur dan kreditur yang diawasi oleh pengadilan, sehingga debitur mampu memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian guna membayar sebagian atau seluruh utangnya.

Dalam PKPU bukan berarti debitur akan mati (bangkrut), melainkan masih ada peluang dilanjutkan operasionalnya (going concern) dan terpenuhinya pembayaran piutang kreditur secara lebih baik. Hal yang harus benar-benar dipersiapkan dalam proses PKPU adalah penyusunan proposal perdamaian yang akan ditawarkan kepada kreditur. Proposal tersebut haruslah disusun dengan logis secara bisnis, sehingga dapat dijalankan oleh kreditor. Selain itu, pembuatan proposal tersebut juga tentu harus didasari oleh iktikat baik dari debitur guna menyelesaikan kewajibannya.

Debitur harus sedapat mungkin menghindari kegagalan dalam melaksanakan hal-hal yang sudah disepakati dalam proposal. Karena, jika gagal akan memberi ruang bagi kreditur untuk mengajukan pengakhiran PKPU ke pengadilan. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar bagi kreditur untuk mengajukan pengakhiran PKPU, yaitu debitur dianggap beriktikat buruk dalam melakukan pengurusan hartanya; merugikan atau mencoba merugikan krediturnya; lalai melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh pengadilan; keadaan harta tidak lagi memungkinkan dilanjutkan PKPU; dan keadaan kreditur tidak bisa lagi diharapkan untuk memenuhi kewajibannya pada waktunya.

Jika permohonan pengakhiran PKPU ini dikabulkan oleh pengadilan niaga, maka debitur wajib dinyatakan pailit dan hakim akan menunjuk kurator dan hakim pengawas untuk melakukan likuidasi (pemberesan) harta pailit. Atas dasar itulah maka debitur harus benar-benar berhati-hati dalam menjalankan perusahaan, sehingga perusahaan bisa diselamatkan.

Langkah Antisipasi

PKPU maupun kepailitan merupakan upaya penyelesaian terakhir (ultimum remeidium) ketika upaya lainnya sudah gagal. Hal itu berarti, baik kreditur maupun debitur, wajib terlebih dahulu melakukan upaya-upaya penyelesaian sebelum pergi ke pengadilan. Sejalan dengan ini, langkah antisipasi pertama yang harus dilakukan oleh debitur adalah sedini mungkin membicarakan kesulitannya kepada kreditur. Mengingat kesulitan ini muncul karena bencana nasional covid-19 yang bisa dikategorikan sebagai keadaan memaksa (force majeur), maka sepatutnya kreditur memberi kelonggaran berupa restrukturisasi utang. Namun, tentu saja, debitur harus bisa meyakinkan kreditur tentang posibilitas restrukturisasi tersebut.

Dari sisi pemerintah, kebijakan yang bisa dilakukan adalah melalui perluasan ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2020, sehingga stimulus keuangan diberikan kepada semua perusahaan yang terdampak covid-19. Bukan hanya terbatas pada yang terdampak akibat transportasi atau kesulitan bahan baku yang berasal dari negara Cina atau negara lainnya. Pemerintah tidak perlu membuat pembatasan tertentu, melainkan memberikan stimulus keuangan bagi semua perusahaan terdampak, sehingga bisa sebanyak mungkin diselamatkan.

Pada bagian lain, jika ternyata para para kreditur tetap membawa kasusnya ke pengadilan, maka pengadilanlah yang menjadi benteng terakhir untuk penyelamatan perusahaan/kreditur juga nasib banyak orang yang bergantung padanya. Ini tentu bukan dalam rangka berpikir sempit membela debitur, melainkan untuk kepentingan yang lebih besar, yakni agar bangsa ini bisa bangkit lagi dari keterpurukan akibat bencana covid-19.

Setidaknya ada 3 argumen yang bisa dibangun dalam menghadapi perkara di pengadilan.

Pertama, adanya keadaan memaksa (force majeur), yang diatur dalam Pasal 1245 KUH Perdata, yang berbunyi “Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang dilarang”.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, apabila pihak yang tidak dapat menunaikan prestasinya dapat membuktikan hal itu terjadi karena keadaan memaksa, maka pihak lainnya tidak dapat meminta pemenuhan terhadap prestasi tersebut. Jadi, poin pentingnya dalam hal ini adalah debitur harus mampu membuktikan bahwa ketidakmampuannya membayar adalah karena force majeur covid-19.

Kedua, permohonan PKPU atau pailit yang diajukan pada masa pandemi covid-19 bisa bermuara pada pemberesan (penjualan aset), sehingga bisa mematikan kelangsungan usaha. Hal itu bertentangan dengan azas keseimbangan yang menghendaki adanya kelangsungan usaha, yang tentunya sangat sejalan dengan program pemerintah dalam membangkitkan perekonomian nasional.

Ketiga, ada jutaan buruh/pekerja, yang akan kehilangan mata pencariannya jika banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan (kepailitan). Untuk itu, semua pihak harus bersama-sama melakukan upaya penyelamatan demi kepentingan yang lebih besar.

*  Penulis adalah advokat, kurator/pengurus, dan dosen hukum perburuhan di Universitas Taruma Negara dan STIH Gunung Jati, Tangerang.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *