oleh

Pelajaran Jarak Jauh tidak akan Efektif dan Kondusif

-OPINI-76 views
oleh: Suardi (Ketua Rayon PMII FKIP Setia Budhi, Rangkasbitung)

 

Suardi

Tulisan ini hanyalah penegasan untuk tulisan-tulisan saya terdahulu. Karena, saya merasa perlu adanya rasionalitas ilmiah atas ketidaksetujuan saya terhadap kebijakan yang hari ini kampus ambil melalui obsevasi ataupun wawancara.

Sebelum mengambil kebijakan dan keputusan alangkah baiknya kita mempertimbangkan keputusan yang akan kita ambil. Apalagi, jika kita memiliki posisi sebagai pemangku kebijakan. Segala kebijakan atau keputusan sebelum ditetapkan tentunya harus berdasarkan musyawarah mufakat yang melibatkan individu atau kelompok yang tergabung dalam sistem tersebut.

Keputusan yang diambil haruslah diberangkatkan dari penelitian ilmiah atas fenomena-fenomena terjadi. Apabila fenomena itu banyak variabel maka perlu dilakukan perbandingan melalui kajian empiris secara ilmiah.

Jika dalam pembahasan kali ini adalah persoalan pelajaran jarak jauh (PJJ), maka lagi-lagi kebijakan itu haruslah hasil kesepakatan antara mahasiswa dan dosen atau lembaga pendidikan terkait melalui sosialisasi kepada seluruh mahasiswa.

Apakah itu sudah dilakukan?

Setiap kebijakan yang diambil saya yakin dosen akan lebih bijaksana menganalisis kelebihan, kekurangan, kelemahan, dan peluangnya.

Pertanyaannya, sudah sejauh mana dosen mempersiapkan hal itu, apa referensinya karena sejauh ini PJJ belum begitu matang, baik perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasinya. Jikalau kita mengacu pada kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim ini sangat jauh. Mengapa? Karena, sampai saat ini dosen selalu ingin mempertahankan egonya masing-masing.

Contohnya, mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan di dalam kelas dianggap alpa atau tidak mengikuti pelajaran, sehingga nilai mahasiswa dikosongkan. Efeknya, mahasiswa menjadi kaku, kuper, dan tidak punya banyak pengalaman belajar. Padahal, dalam Permenristekdikti No. 141/2015 sudah jelas bahwa dosen wajib memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengikuti pelajaran baik, di luar prodi maupun di luar perguruan tinggi, seperti mengikuti kegiatan seminar, workshop, pelatihan, dialog, dan talk show.

Ketika PJJ diberlakukan maka perlu metode baru, model baru dalam sebuah pembelajaran, jika ada yang jawab persoalan teknis, itu urusan dosen. Saya tegaskan tidak bisa seperti itu. Dalam kehidupan sosial demokrasi dan peraturan perundang-undangan antara mahasiswa dan dosen adalah sama, tidak ada perbedaan. Mahasiswa memenuhi kewajiban dan haknya, sedangkan dosen memenuhi kewajiban dan haknya sebagai dosen. Saya rasa dosen lebih paham persoalan demokrasi dalam pendidikan.

Selain itu, alasan lain mengapa saya mengatakan PJJ tidak kondusif dan efektif. Berdasarkan wawancara saya kepada mahasiswa, ada beberapa keluhan mengenai PJJ berbasis online ini. Salah satunya, rata-rata ekonomi mahasiswa di Kabupaten Lebak adalah menengah ke bawah, sehingga mahasiswa tidak selamanya mempunyai kuota. (***)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *