oleh

Pembangunan Irigasi P3-TGAI Diduga Konflik Kepentingan

-DAERAH-53 views
KABUPATEN LEBAK, MIP

Pembangunan irigasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Daerah Irigasi (DI) Cicariang di blok Cibinong menuai konflik kepentingan. Proyek di Kampung Giri Mekar, Desa  Girimukti, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Banten, itu diduga dikerjakan asal jadi. Padahal, dana pembangunan tersebut berasal dari APBN 2020 sebesar Rp195 juta, melalui Kementerian PUPR. Atau, tepatnya menlalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau Ciujung Cidurian (C3) Banten, Ditjen Sumber Daya Air.

Proyek tersebut diduga dalam pelaksanaan pengerjaannya tidak sesuai spek/RAB. Lantaran penggunaan bahan materialnya diduga menggunakan batu dan pasir cadas. Pekerja, yang tak ingin namanya disebut, di lokasi proyek, membenarkan bahwa bahan material yang digunakan adalah batu dan pasir cadas.

“Memang batunya cadas seperti ini, bukan batu belah/poslen. Semuanya batu seperti ini. Memang bahan materialnya seperti ini adanya. Soalnya kalau ngambil dari luar sangat jauh,” katanya di lokasi proyek, Jumat (24/7). Ia tidak mengetahui mengapa begitu karena hanya kerja.

“Kami hanya kuli dengan upah untuk tukang Rp90 ribu/hari dan kenek Rp80 ribu/hari. Kalau mau lebih jelas coba ditanyakan langsung ke Pak Hendi selaku kepala kuli atau langsung ke Pak Sekdes,” katanya.

Akan tetapi, Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Girimantra Desa Girimukti, Jumhata, membantah saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WA. Ia membantah penggunaan bahan material batu dan pasir pda proyek pembangunan irigasi tersebut menggunakan batu dan pasir cadas.

“Kalau terkait batu, sebetulnya bukan batu cadas, tapi batu merah. Pasirnya adalah pasir teras yang sudah teruji banyak dipergunakan untuk membangun rumah. Saluran irigasi juga memakai pasir seperti itu. Yang penting semennya bagus,” katanya.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa segala sesuatu menyangkut pembangunan irigasi tersebut ada di kepala desa (kades) dan bendahara.

“Saya hanya sebagai Ketua P3A, tapi segala sesuatunya ada di pak kades dan bendahara. Jadi, silakan konfirmasi saja dengan pak kades. Percuma dengan saya mah. Saya tidak bisa bicara lebih lanjut lagi lantaran segala sesuatunya tanggung jawab pak kades,” katanya melalui pesan WhatsApp.

Kades: Hasilnya Bagus

Sementara itu, Kades Girimukti, Cecep Deden Hidayat, saat dikonfirmasi menjelaskan, penggunaan bahan material batu dan pasir pada proyek tersebut menggunakan material lokal.

“Itu batu-batu poslen material pasir lokal, Pak. Hasilnya bagus insyaallah. Dan, yang bekerja semuanya yang punya sawah. Jadi, saya punya keyakinan bagus pengerjaannya karena bangunannya untuk mereka juga,” papar Kades Cecep Deden melalui pesan WhatsApp kepada tim wartawan.

Cecep menambahkan, penggunaan material pasir juga sudah dikomunikasikan dengan TPM dan konsultan. “Kalau untuk pasir sudah dikomunikasikan dengan TPM dan konsultan, yang penting hasilnya bagus,” tuturnya.

Selain itu, menurut dia, jika penggunaan materialnya menggunakan pasir laut dan pasir kali, tentu biaya operasionalnya akan membengkak.

“Ya mau gimana lagi. Kalau mesti pasir laut atau pasir kali sepertinya dengan RAB yang ada melebihi kapasitas karena operasional yang tinggi dan lain-lain,” pungkasnya.

Rangkap Jabatan

Menanggapi hal itu, Ketua DPD LSM KPK-B, Ena, S.H. angkat bicara. Menurunya, tak hanya pelaksanaan pembangunan yang diduga tidak sesuai RAB, melainkan juga adanya dugaan rangkap jabatan yang dilakukan oknum prades Girimukti, yakni Jumhata selaku Ketua P3A Girimantra yang notabenenya adalah Sekretaris Desa Girimukti.

“Jadi, berdasarkan laporan tim investigasi di lapangan, penggunaan material pasir dan batunya diduga kuat menggunakan material pasir dan batu cadas. Tentu hal itu akan berdampak pada kualitas bangunan yang terindikasi pengurangan biaya anggaran sehingga berpotensi merugikan keuangan negara,” katanya.

Ia pun menduga adanya rangkap jabatan yang dilakukan oknum Sekdes Girimukti yang menjadi Ketua P3A merupakan adanya dugaan KKN dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh oknum Kades Girimukti dalam menunjuk sekdesnya menjadi Ketua P3A.

“Ini jelas rangkap jabatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (14) UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, ‘Konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam menggunakan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya,’” ungkapnya.

Bahkan, lanjut Ena, adanya indikasi dugaan pengalahgunaan wewenang dan dugaan sebagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal itu diduga dilakukan oknum Kades Girimuti juga semakin nampak. Karena, menurutnya, berdasarkan informasi yang diperolehnya bahwa adanya indikasi pemaksaan kepada sekdes untuk menjadi Ketua P3A.

“Ketika Ketua P3A yang notabenenya sekdes telah menyarankan kami untuk konfirmasi ke kades langsung, ini menandakan adanya ketidakberesan dalam sistem, yang terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oknum kades,” paparnya.

Langgar UU Pemberantasan Tipikor

Ia menduga, hal tersebut telah melanggar UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dijelaskan berikut di bawah ini.

Pasal 2 Ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.”

Pasal 3 berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.”

“Oleh karena itu, kami selaku LSM KPK-B meminta pihak Pemda Lebak, yakni Bupati Lebak, agar segera melakukan evaluasi dan memberikan sanksi administratif terhadap oknum prades yang rangkap jabatan, serta kebijakan kades yang yang diduga menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang terindikasi KKN,” katanya tegas.

Kemudian, tambah Ena, “Saya meyakini bahwa Bupati Lebak akan menindak tegas oknum kades dan prades yang diduga melanggar aturan. Karena jika ini tidak dievaluasi dan ditindak tegas, maka itu kami pandang akan mencerminkan pemerintahan yang tidak baik dan tidak bersih yang terkesan tidak membuka peluang kepada masyarkat lainnya yang belum bekerja untuk menjadi ketua P3A.” (Apip)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *