oleh

Pengamat Politik: Tetap Ada Perdebatan tentang Pemilukada di Tengah Pandemi

-DAERAH, POLITIK-60 views
BELITUNG TIMUR, MEDIA INFO PUBLIK

Pemilukada serentak 2020, termasuk Kabupaten Belitung Timur (Beltim) sudah selesai dengan kondusif, aman, dan damai. Namun, tetap ada perdebatan soal perlu tidaknya pesta demokrasi ini di tengah-tengah pandemi Covid-19.

Drs. Ali Ansara (Foto: Ist)

Hal itu diungkapkan politisi senior dan pengamat pemilu, Drs. Ali Ansari, Kamis (17/12). Ia mencermati berbagai aspek pelaksanaan Pemilukada 2020 yang baru saja selesai pencoblosan.

“Pandangan secara umum terdapat perdebatan soal layak tidaknya pemilukada diadakan di tengah-tengah pandemi Covid-19. Persepsi ini terutama di kalangan masyarakat yang relatif berpendidikan dan kalangan menengah ke atas. Mereka lebih concern menjaga terpapar Covid-19 ketimbang berpartisipasi memberikan suara. Pemilukada dianggap hanya rutinitas lima tahunan dan hajatan parpol serta dianggap tidak banyak memberi perbaikan kehidupan masyarakat,” kata Ali.

Politisi yang menjadi paslon Wabup Beltim pada pilkada 2005 itu menjelaskan, persepsi masyarakat pada umumnya dikaitkan dengan hadiah bantuan uang. Adanya bantuan uang kepada masyarakat awam tersebut berdampak pada pelaksanaan pencoblosan untuk menentukan pilihannya.

“Di kalangan masyakarat awan yang kurang mampu dan berpendidikan rendah, pemilukada seringkali dikaitkan dengan hadiah-hadiah, bantuan material, bahkan sejumlah uang. Ketika pemilukada sepi dari hal semacam itu, masyarakat cenderung apatis. Pekerja harian lebih memilih bekerja,” katanya.

Isu pemilukada bersih politik uang, menurut dia, menjadi salah satu penyebab masyarakat enggan ke TPS.

“Isu pemilukada bersih di Beltim menyusul kasus hukum ketua relawan salah satu paslon yang mendengungkan pilkada bersih money politics menyebabkan masyarakat malas ke TPS. Apalagi, dilanjutkan pembentukan satgas antipolitik uang dari masing-masing paslon bahkan dengan iming-iming hadiah bagi yang dapat menangkap pelaku politik uang. Meskipun hal itu diragukan banyak kalangan hanya sebagai jargon kampanye. Pada kenyataannya, kucuran berbagai bentuk bantuan, seperti sembako, termasuk imbalan uang, agaknya tersendat. Sehingga, menyebabkan sebagian masyarakat yang terbiasa memperoleh hal-hal semacam itu menjadi malas datang ke TPS,” kata Ali.

Peran KPU

Dia kembali menegaskan, peran KPU kurang maksimal untuk mengajak masyarakat ke TPS di tengah pandemi Covid-19. KPU harusnya menyakinkan masyakarat bahwa pemilukada dijalankan menggunakan standar protokol kesehatan yang ketat.

“Disampaikan bahwa di setiap TPS telah disediakan sabun untuk cuci tangan sebelum dan sesudah nyoblos, disediakan sarung tangan, masker, dst. Hal-hal semacam ini perlu disosialisaikan secara intensif, baik melalui media massa, medsos, maupun spanduk, untuk mengurangi kecemasan masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pemilukada. Menurut pandangan saya, hal ini kurang dilaksakan KPUD,” pungkasnya. (HMF)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *