oleh

Petani Dipaksa Menyerahkan Lahan Garapan ke Cukong Tanah

-DAERAH-84 views
KABUPATEN CIANJUR, MIP

Akibat maraknya penjarahan tanah, LBH Cahaya Nusantara bersama Yayasan Hijau Cianjur akan melayangkan surat ke Komnas HAM dan Kementerian ATR/BPN. Penjarahan tanah tersebut berdampak pada hilangnya lahan garapan petani yang selama ini menjadi ladang mata pencarian. Kedua organisasi tersebut juga akan menyurati pihak berwajib lainnya yang terkait dengan penegakan hukum.

Pengamat lingkungan hidup, Saepul Anwar, Selasa (30/6), mengatakan, rebutan tanah eks HGU PT Mutiara Bumi Parahyangan (MBP), antara petani penggarap dan cukong tanah, berdampak semakin berkurangnya lahan produktif. Lahan yang sudah ditanami sayur-mayur oleh para petani tersebut berlokasi di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten  Cianjur, Jawa Barat.

“Keprihatinan kami, selain akan hilangnya mata pencarian para petani, juga akan berubahnya alih fungsi lahan yang semula lahan hijau menjadi lahan industri dan perumahan vila. Hal itu tentu akan berkurangnya lahan yang berfungsi untuk penyerapan air hujan. Di sisi lain, juga berdampak sosial pada masyarakat sekitar,” kata Saepul.

Di tempat terpisah, tim kuasa hukum MBP, Abar Tasyri Amaruloh, SH., mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan upaya hukum terkait penguasaan lahan HGU yang berdasar putusan Mahkamah Agung dan penegasan dari Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, No.W11.U11/1077/HT.04.10/XI/2016, tanah tersebut masih dalam tahap perpanjangan.

“Namun yang kami sesali, di kala proses hukum berlangsung di tingkat kasasi, tanah beserta aset perkebunan teh milik PT dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya, kita akan terus menelusuri dalang di balik peristiwa pembakaran aset perkebunan tersebut,” kata Abar.

Adapun luas areal perkebunan sebelum dilakukan peralihan hak oleh Badan Pertanahan Kabupaten Cianjur adalah 465 Ha. Namun, setelah maraknya penguasaan tanah dari berbagai pihak, saat ini hanya berkisar 200 Ha. Itu pun belum termasuk bidang tanah yang dimohon Pemda Cianjur untuk area perkemahan Pramuka.

“Masalah konflik pertanahan pada lahan HGU PT Mutiara Bumi Parahyangan harus ditertibkan dan dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Sehingga, tidak ada pihak yang akan dirugikan, baik pihak PT MBP selaku pihak yang telah mengantongi putusan pengadilan maupun masyarakat petani,” jelasnya. (Siti)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *