oleh

PMP4 Kota Cipanas Sesalkan Sikap Pemkab Cianjur tak Merespons DOB Kota Cipanas

-DAERAH-52 views
KABUPATEN CIANJUR, MIP

Lima kecamatan diusulkan menjadi daerah otonomi baru (DOB) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai DOB Kota Cipanas. Usulan tersebut diajukan 1985 dan pada 2008 telah dilakukan kajian akademis. Hasilnya, calon DOB Kota Cipanas masuk dalam kategori sangat mampu, sehingga memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai DOB dari Kabupaten Cianjur ke tingkat Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut pun sesuai pula dengan persyaratan normatif pemekaran daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Demikian diungkapkan Ketua Perkumpulan Masyarakat Pengawas Pembangunan dan Percepatan Pembentukan (PMP4) Kota Cipanas, Saepul Anwar, kepada Media Info Publik, di Cipanas, Senin (6/7).

“Usulan DOB Kota Cipanas merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan. Sehingga, lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah. Dengan luas wilayah, letak geografis, sehingga terbatasnya atau belum tersentuhnya anggaran pemerataan pembangunan. Pemekaran Kota Cipanas merupakan salah satu upaya mempercepat proses kemajuan daerah di wilayah Jawa Barat,” kata Saepul.

5 Kecamatan

Kota Cipanas, katanya menerangkan, terhimpun dari lima kecamatan, yang Pacet, Cipanas, Sukaresmi, Cikalongkulon, dan Cugeunang. Secara normatif telah memenuhi persyaratan dasar, yaitu kewilayahan, kapasitas daerah, luas wilayah minimal, jumlah penduduk, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usia minimal daerah kabupaten induk Cianjur.

Menurutnya, yang paling utama dalam persyaratan dasar sebagaimana diisyaratkan dalam UU adalah persyaratan kapasitas. Persyaratan tersebut merujuk pada kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, nantinya tidak membebani keuangan kabupaten induk, provinsi, maupun anggaran pemerintah pusat. Berdasarkan hasil kajian akademis independen yang digagas Universitas Padjdjaran, Bandung, pada 2009, Kota Cipanas sangat mampu menjadi DOB.

“Namun, yang disesalkan, hingga saat ini Pemerintahan Kabupaten Cianjur, sebagai kabupaten induk, belum memberikan respons dan dukungan pemekaran Kota Cipanas. Hal tersebut bertolak belakang dengan visi-misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ingin segera menyejajarkan kemampuan ekonomi wilayah Provinsi Jawa Barat dengan provinsi lainnya di Indonesia,” ungkap Saepul.

Padahal, katanya melanjutkan, Plt. Bupati Herman Suherman dan Ketua DPRD Cianjur, Ganjar Ramadhan, telah menyampaikan dukungan untuk DOB Kota Cipanas. Begitu pula dengan beberapa pimpinan DPRD Cianjur. Namun, menjelang Pilkada Cianjur berubah drastis. Termasuk alokasi dana kajian menyeluruh sebesar Rp1,3 miliar, sebagaimana disampaikan Kabag Pemerintahan Setda Cianjur, bahwa alokasi dana tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan pengkajian di 32 kecamatan. Dengan tujuan akhirnya, apakah Cianjur akan ajukan 1 atau 2 daerah otonomi baru.

“Hal tersebut kan faktanya saat ini berubah,” katanya.

Penyangga Jakarta

Menurut Saepul, secara geografis, Kota Cipanas berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan merupakan daerah penyangga Ibu Kota Jakarta, sehingga diperlukan konsep pembangunan yang lebih terarah dan mengarah pada bentuk pemerintahan kota. Saat ini belum termanifestasikan dalam gerak dan tindak semua lapisan masyarakat, bahkan tidak pernah disentuh dan diseleraskan dengan kepentingan nasional berskala besar.

Karena itu, sambungnya, sebagai daerah penyangga Ibu Kota Jakarta, sudah barang tentu lima wilayah kecamatan yang terhimpun dalam DOB memiliki peran penting, baik secara sosial, ekonomi, termasuk menjaga terjadinya lonjakan kepadatan penduduk yang akan berdampak pada kondisi lingkungan alam sekitar. Dengan kondisi demikian, maka diperlukan perhatian dan pengelolaan RTRW yang khusus setingkat pemerintah kota untuk   melakukan berbagai upaya, termasuk peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Sejak tahun 90-an hingga sekarang, potensi 5 kecamatan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur tidak terkelola dengan baik. Sementara wilayah Kota Cipanas merupakan daerah yang memiliki potensi kepariwisataan yang sangat menjanjikan dan dapat dikembangkan menjadi kota wisata alam yang ramah lingkungan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Jakarta,” tuturnya.

Dengan adanya  potensi pengembangan wilayah ini, lanjutnya, diharapkan dapat terindentifikasi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan potensi-potensi wilayah serta potensi lainnya di masing-masing peruntukan kawasan cakupan 5 kecamatan dengan sebutan DOB Kota Cipanas. (Siti)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *