oleh

Polda Sumut Diminta Usut Pembabatan Hutan Bakau di Sikara-kara oleh PT TBS

-DAERAH-30 views

MADINA, MIP

Pembabatan bakau (mangrove) dengan alasan apa pun jelas melanggar ketentuan perundangan. Hal tersebut terpampang dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni larangan penebangan pohon di wilayah 130 kali jarak pasang laut terendah dan pasang laut tertinggi.

”Pembabatan mangrove oleh perusahaan sawit, seperti terjadi di Langkat, Sumatra Utara, harus diusut dan dipidanakan,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, Darori, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Larangan pembabatan pohon di pinggir laut itu tertuang dalam pasal 50, ayat 3, UU Kehutanan dan masalah ancaman pidananya tertuang pada pasal 78 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

Menurut Suwandi, aktivis Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI (LPPN–RI) Kab. Mandailing Natal (Madina), izin HGU PT Tri Bahtera Srikandi (TBS) dari 2002 hingga 2027 di Sikara-kara Kampung, Kec. Natal , Kab. Mandailing Natal, Sumatra Utara, harus dicabut oleh BPN atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Karena, katanya beralasan, lahan perkebunan sawit di Sikara-kara dan sekitarnya dalam pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit PT TBS. Perusahaan tersebut diduga telah melanggar aturan, pasalnya sekira 2014 lalu sekitar 200 ha hutan bakau di sekitar Sikara-kara dibabat pihak pengusaha menjadi kebun kelapa sawit. Akibatnya, hutan bakau di Sikara-Kara yang dilindungi pemerintah jadi rusak dan berubah menjadi kebun kelapa sawit milik PT TBS.

Sementara itu, Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin, M.Si., dalam gagasannya yang dipajang di baliho-baliho di depan markas-markas Polres Kabupaten/Kota se-Sumut, dengan tegas mengatakan bahwa “Penjahat tidak ada tempat di Sumatra Utara”.

“Perusakan lingkungan hidup masuk dalam kategori kejahatan. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara tegas ancamannya adalah pidana penjara. Dengan kata lain perusak lingkungan hidup sama saja dengan penjahat,” kata Suwandi, di Natal, Kamis (23/1), kepada MIP.

Permasalahan PT TBS di Natal Kabupaten Mandailing Natal ini, katanya melanjutkan, sempat mencuat pada 2014 lalu. Kasus perusakan hutan bakau di Sikara-kara tersebut dilaporkan oleh elemen masyarakat dan LSM kepada pemerintah, hingga Polda Sumut turun ke lokasi.

“Namun, entah kenapa pengusaha kebun kelapa sawit tersebut tetap tidak diproses. Buktinya, kebun sawit tetap jalan,” katanya .

Oleh karena itu, LPPN-RI Kab. Mandailing Natal meminta Kapolda Sumut menepati janjinya untuk membasmi penjahat di bumi Sumatra Utara ini, termasuk penjahat yang perusak lingkungan hidup. (UNH)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *