oleh

Presiden: Semua Dilarang Mudik

-NASIONAL-75 views
JAKARTA, MIP

Setelah pekan lalu ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN dilarang mudik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang semua mudik. Ia menyampaikau keputusan tersebut saat memberikan pengantar pada rapat terbatas (ratas) melalui konferensi video, Selasa (21/4).

”Dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan. Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang,” ujar Presiden Jokowi.

Untuk itu, ia minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan hal ini mulai disiapkan. Lebih lanjut, ia menyampaikan, dari hasil kajian-kajian dan pendalaman di lapangan, kemudian juga dari hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, diperoleh data tidak mudik 68%, tetap masih bersikeras mudik 24%, dan sudah mudik 7%.

”Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24%,” imbuhnya seraya menyampaikan perihal bantuan sosial (bansos).

”Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin. pembagian sembako untuk Jabodetabek. Kemudian, Kartu Prakerja juga sudah berjalan. Minggu ini juga bantuan sosial, bansos tunai (Bantuan Langsung Tunai) juga sudah dikerjakan,” ungkapnya.

Membantu Masyarakat Terdampak Covid-19, TNI-Polri Buka Dapur Umum untuk Bantu Masyakarat Beltim

Mulai 24 April 2020

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, selaku Menteri Perhubungan ad interim, menegaskan, larangan mudik mulai berlaku Jumat (24/4). Penerapan sanksi bila melanggar larangan mudik sudah disiapkan dan efektif ditegakkan mulai 7 Mei 2020.

”Jadi strategi pemerintah adalah strategi yang bertahap. Kalau bahasa keren militernya saya sebut bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Jadi, kita tidak ujug-ujug bikin begini karena semua harus dipersiapkan secara matang dan cermat,” ujar Luhut.

Dia menyampaikan bahwa pertimbangan situasi dan kondisi berdasarkan hasil 3 kali survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

”Kami lakukan itu 3 kali survei. Yang terakhir adalah pada 13 dan 15 April. Masih ada hampir 20% warga yang bersikeras untuk melaksanakan mudik meskipun sudah ada imbauan tidak mudik. Jadi, kita sudah sosialisasi jangan mudik atau tidak menganjurkan mudik, namun dari hasil survei itu masih 24% yang ingin mudik,” imbuh Luhut.

Cegah Bencana Covid-19, DPC PPP Siak Laksanakan Penyemprotan Jalan Batin Galang

Atas dasar itu maka dalam ratas pembahasan antisipasi mudik melalui video conference, Selasa (21/4). Ia menegaskan, pemerintah memutuskan melarang masyarakat mudik pada saat Ramadan 1441 H maupun Idul Fitri untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah yang sudah ditetapkan untuk memperlakukan PSBB.

”Jadi saya kira pemerintah daerah juga nanti bisa ngatur di sana,” kata Luhut.

Larangan mudik ini, menurut dia, nantinya tidak diperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan/ke wilayah, khususnya Jabodetabek. Namun, logistik masih dibenarkan.

”Namun, arus lalu lintas orang di Jabodetabek atau yang dikenal istilah aglomerasi transportasi massal di dalam Jabodetabek masih diperbolehkan. Seperti KRL juga akan jalan untuk mempermudah masyarakat tetap bekerja, khususnya tenaga kesehatan,” jelasnya.

Jadi, Menhub ad interim itu menegaskan, KRL tidak akan ditutup dan cleaning service, rumah sakit dan sebagainya. Karena, hasil temuan Kemenhub, yang naik KRL Bogor-Jakarta itu bekerja dalam bidang-bidang tadi. (Rus/Setkab)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *