oleh

Ratusan Warga Tiga Kecamatan di Madina Keberatan Penambangan Emas Ilegal di Sungai Parlampungan dan Sungai Sisoma

-DAERAH-9 views
KABUPATEN MADINA, MIP

Gawat dan memprihatinkan! Demikian kondisi sungai-sungai Parlampungan (Jambu Torop), Batang Natal (Desa Tombang Kaluang, Ampung Siala, dan Rantobi), dan Sisoma (Muara Soma). Dari pemantauan di lapangan, tak kurang 50 unit ekskavator (beko) melakukan perusakan daerah aliras sungai (DAS) di ketiga sungai yang berada di Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara.

Sepertinya, sebagaimana diungkapkan masyarakat, pihak penegak hukum terkesan melakukan pembiaran atau “tutup mata”. Buktinya, perusakan DAS dan/atau pencemaran air Sungai Batang Natal dan anak sungainya dibiarkan dirusak olek oknum pelaku pertambangan emas tanpa izin (PETI).

Riswan Heady Lubis (48), warga Desa Jambu Baru, Batang Natal, pelaku PETI, mengaku bahwa dirinya merugi akibat melakukan tambang emas di Jambu Torop. Ia malah menantang wartawan untuk memberitakannya.

“Kalau soal diberitakan atau dilaporkan, silakan saja. Tapi, jangan saya saja yang dimuat di koran atau dilaporkan. Semua pengusaha atau warga yang memakai alat berat ekskavator diberitakan dan dilaporkan juga,” katanya Riswan saat dikonfirmasi di rumahnya, akhir Mei 2020.

Namun, hal tersebut dibantah oleh tokoh masyarakat Simarroba, Mahyudin. “Mana mungkin dia merugi. Alat berat miliknya beroperasi terus selama berbulan-bulan. Perkataan itu kan menghilangkan keuntungan dia sendiri selama ini,” katanya.

Pandangan bebeda mengenai PETI yang merusak DAS Sungai Batang Natal sejak 2019 hingga 2020 itu datang dari Sabaruddin Nasution, warga Jambu Baru. Menurutnya, penambang emas tanpa izin dari pemerintah tersebut merupakan perbuatan melanggar peraturan perundangan yang berlaku di wilayah NKRI.

“Namun, ini semua karena pengusaha itu menolong masyarakat miskin akibat harga getah yang menurun,” katanya.

Sementara itu, Taufik Nasution, aktifis LSM LIRA di Kecamatan Batang Natal yang juga anggota Partai Golkar Kabupaten Madina, mengatakan, penambangan emas yang tidak memiliki dokumen yang sah dari pemerintah tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. Tetapi, lanjutnya, akibat harga karet yang merosot hingga Rp5.000/kg, perekonomian masyarakat menurun dan jatuh miskin.

“Masyarakat miskin ini terpaksa mengais rezeki dengan mancetek (bhs. Batak) atau mendulang emas dari sisa-sisa buang limbah alat berat pengusaha tambang emas ilegal tersebut. Mana tahu dapat rezeki Rp50 hingga Rp100 ribu,” ungkapnya.

Kondisi sungai di Batang Natal yang tercemar dan tidak bisa lagi dimanfaatkan masyarakat (Foto: UBH)
Dilaporkan Masyarakat, Tapi PETI tak Ditutup

Terkait maraknya PETI di wilayahnya, Camat Batang Natal, Ali Sahbana Nst., menuturkan, kalau masyarakat berkeberatan soal tambang emas ilegal itu, masyarakat dipersilakan melaporkan. Ia juga menyinggung aktivitas masyarakat yang masih bisa mendulang emas dari sisa-sisa hasil limbah atau buangan dari aktivitas PETI. Jika emasnya masih tertinnggal dan bisa dijual ke tokeh emas untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dapat Rp50 hingga Rp100 ribu per hari patut disyukuri karena harga karet saat ini menukik tajam, rugi kalau getah dideres.

Akan tetapi, Siswandi, salah satu aktivis LSM Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN RI) di Pantai Barat Natal, tidak sependapat dengan Camat Batang Natal. Memang betul, katanya berargumentasi, masyarakat sangat terbantu ekonominya dari mendulang emas itu, namun di sisi lain pengusaha PETI itu pendapatannya setengah miliaran rupiah sebulan bahkan lebih.

“Coba lihat kerusakan lingkungan, ekosistem sungai, dan DAS Sungai Batang Natal yang tercemar yang ditimbulkannya. Belum lagi alur sungai menyempit dan melebar membuat sepadan sungai rusak. Sebagai aparat pemerintah coba lihat secara menyeluruh, berapa kerugian yang diderita negara, berapa kerugian masyarakat umum akibat penambangan liar,” tegas Siswandi.

Dia menjelaskan, sudah beberapa kali masyarakat melaporkan perbuatan pelaku PETI yang hanya mencari kekayaan dengan merusak lingkungan. Tetapi, katanya dengan nada kecewa, penambangan emas tanpa izin tersebut tetap tidak ditutup.

“Saat ini kami, masyarakat di tiga kecamatan, yakni Natal, Lingga Bayu, dan Batang Natal, membuat surat pernyataan keberatan Sungai Batang Natal bertahun-tahun tercemar, keruh, dan tak bisa dimanfaatkan warga. Kami akan melaporkan pelaku perusak lingkungan hidup dan/atau pencemar daerah aliran sungai (DAS) Aek Batang Natal dan anak Sungai Batang Natal kepada Menteri LH dan Kehutanan, Presiden Jokowi, dan Kapolri,” tegasnya, Kamis (18/6), kepada Media Info Publik di Natal. (Uba Nauli Hasibuan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *