oleh

Sisi Gelap Kerjasama Politisi dan Pengusaha Kerjasama politisi dan pengusaha dalam politik praktis berpotensi memunculkan oligarki yang bisa merusak tatanan politik Indonesia antonasetyawan

-OPINI-17 views

Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru memunculkan banyak fenomena yang menarik. Salah satunya adalah pola kaderisasi kepemimpinan pada level nasional maupun daerah. Pada masa Orde Baru kaderisasi kepemimpinan menggunakan jalur TNI/Polri (dulu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ABRI) dan jalur birokrat. Jalur ini dipergunakan terutama untuk kaderisasi kepemimpinan di lembaga eksekutif, mulai presiden, wakil presiden, menteri, gubernur dan walikota/bupati.

Kondisi ini berubah pada saat Orde Baru berakhir dan demokrasi liberal menjadi pilihan sistem politik di Indonesia. Semua warga negara berhak untuk menjadi pejabat publik melalui partai politik dan juga jalur independen. Fenomena ini memunculkan peran kelompok yang di masa Orde Baru hanya berada di belakang layar atau sekedar menjadi pendukung tokoh politik. Kelompok ini adalah pengusaha. Pada masa Orba peran pengusaha menjadi pendukung finansial pada pejabat politik. Pengaruh mereka cukup besar, namun tetap saja mereka masih kalah dengan para pejabat dari militer. Pada masa Orde Baru kerjasama pejabat politik dan pengusaha dimulai dan berperan besar dalam menjaga stabilitas kekuasaan Orde Baru. Dalam era demokrasi ini, kerjasama itu menjadi lebih luas karena pengusaha kemudian masuk ke dalam poltik praktis untuk bersaing menjadi pejabat publik

Dalam system politik demokrasi, maka semua komponen masyarakat perlu menjalin komunikasi politik secara intens dengan partai politik. Pengusaha adalah bagian dari komponen masyarakat sehingga mereka mempunyai hak yang sama. Namun demikian, ada kekhawatiran bahwa kerjasama antara parpol dan pengusaha menjadi ajang tawar-menawar antara keduanya untuk memuluskan kepentingan masing-masing. Kepentingan pengusaha adalah bisnis mereka tidak terganggu dan investasi mereka dijamin oleh pemerintah. Sedangkan para politisi menganggap para pengusaha bisa “mensponsori” mereka dalam meraih kekuasaan. Bila hal ini terjadi, dikhawatirkan menimbulkan oligarki ekonomi yang berarti anti pemerataan dan keadilan ekonomi karena sumber daya ekonomi dikuasai hanya segelintir pihak saja. Oligarki ini yang saat ini mulai tumbuh subur dalam praktek politik praktis di Indonesia

Pada saat kondisi ekonomi mengalami kelesuan karena krisis ekonomi seperti di masa pandemi ini, maka bagi para pengusaha melakukan investasi baru akan berhadapan dengan ketidakpastian. Dalam strategi bisnis, maka kondisi politik termasuk dalam faktor eksternal yang mengandung ketidakpastian (Thompson dan Strickland, 2002). Oleh karena itu, diskusi panel atau lobi yang dilakukan pengusaha dengan partai politik besar adalah usaha meminimalisir ketidakpastian tersebut.

Keterkaitan Bisnis dan Politik

Keterkaitan antara partai politik besar dan para pengusaha nasional, sebenarnya terkait dengan sifat politik yang selalu berhubungan erat dengan praktek bisnis. Kasus di beberapa negara dimana seorang pebisnis terjun ke dunia politik juga seringkali terjadi. Bahkan di negara maju sekalipun. Mantan wapres AS Dick Cheney sebelum terjun ke dunia politik adalah CEO sebuah perusahaan minyak Halliburton. Kebijakan AS menyerbu Irak ditengarai akan memberikan keuntungan dari perusahaannya. Padahal di negara adidaya itu sudah ada aturan yang jelas tentang kewajiban seorang eksekutif perusahaan atau pengusaha untuk melepaskan jabatannya pada saat menjadi pejabat publik. Mantan presiden AS yang baru saja berakhir kekuasaannya yaitu Donald Trump adalah pengusaha dengan berbagai bidang bisnis.

Kolusi antara bisnis dan politik merupakan potret buram dari kapitalisme yang mengutamakan maksimisasi sumber daya dengan efisien. Dalam pandangan kaum sosialis, kolusi antara bisnis dan politik ini semakin memperlebar jurang kesejahteraan kaum kapitalis dan rakyat. Mereka menguasai sumber daya ekonomi dan sekaligus menjadi pengambil keputusan dalam kebijakan publik. Lebih menyedihkan lagi ada sebagian dari anggota legislatif yang seharusnya menjadi kontrol pemerintah juga seorang pengusaha. Maka wajar bila eksekutif dan legislatif mempunyai kesamaan kepentingan karena mereka berasal dari kubu yang sama yaitu pemilik modal. Di sisi lain rakyat hanya sebagai obyek bagi kepentingan para penguasa dan pebisnis.

Ada beberapa negara di dunia yang sudah menerapkan aturan hukum/kode etik pejabat pemerintah yang mempunyai bisnis. Misalnya Singapura dengan Code of Conduct bagi para menteri yang berlaku sejak tahun 1954, Brasil dengan Code of Conduct bagi pejabat pemerintah yang berlaku sejak tahun 2000, Afrika Selatan dengan Executive Members Ethics Act tahun 1998 tentang larangan bagi para pejabat untuk mengambil keuntungan pribadi dari jabatannya dan Inggris dengan Ministerial Codes tahun 2005. Beberapa negara yang disebutkan diatas ternyata belum lama menerapkan aturan untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang para pejabat untuk kepentingan bisnisnya. Hal ini terjadi sekali lagi karena sudah merupakan sifat dasar dari politik (the nature of politics) untuk menggunakan semua cara demi kekuasaan. Jalan yang paling efektif atas kekuasaan adalah penguasaan sumber daya ekonomi.

Sulit Dikontrol

Kolusi antara bisnis dan politik adalah fenomena yang bisa dirasakan namun sulit untuk dilacak. Bahkan beberapa, peraturan pemerintah pada masa lalu ditengarai demi memuluskan kepentingan bisnis beberapa pengusaha yang menjadi kolega dari pejabat publik yang berasal dari partai yang sama. Kolusi antara pebisnis dan politisi berdampak buruk karena dua hal, pertama, pejabat publik yang dikooptasi pengusaha tidak akan optimal melaksanakan tugasnya, sehingga kepentingan konstituennya diabaikan. Kedua, terjadi konflik kepentingan karena mereka sebagai pembuat regulasi juga menjadi pelaku ekonomi sehingga peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan dan terjadinya kolusi serta nepotisme terbuka lebar.

Sampai saat ini belum ada contoh negara, bahkan negara maju sekalipun yang mampu melakukan kontrol terhadap kolusi bisnis dan politik secara optimal. Kekuasaan kelompok investor di Wall Street yang tindakan investasinya menyebabkan krisis keuangan global tahun 2008 dan mereka tidak tersentuh karena mempunyai koneksi dengan politisi dan pengambil kebijakan di Amerika Serikat. Beberapa kasus korupsi besar di Indonesia disinyalir juga merupakan bagian dari sisi gelap kerjasama pengusaha dan politisi.

Bahkan kebijakan publik di Indonesia juga merupakan “titipan” investor atau pengusaha besar dengan alasan pemulihan ekonomi nasional. Contohnya, pengesahan UU Omnibus Law Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kelompok masyarakat seperti LSM dan akademisi harus melaksanakan fungsi kontrol yang optimal untuk mencegah efek buruk “kerjasama” politisi dan pengusaha ini.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *