oleh

Terkait BST Covid-19, Warga Desa Kayu Agung Protes Identitasnya Dipalsukan

-DAERAH-198 views
KABUPATEN TANGERANG, MIP

Seorang warga Desa Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, berang dengan pemberitaan mengenai bantuan sosial tunai (BST) terdampak covid-19 disebut memihak masyarakat kecil. Menurut Deni, sebut saja namanya demikian, fakta di lapangan tidak seperti itu.

“Nama saya ada di daftar online penerima bansos Kementerian Sosial, tapi sampai sekarang saya tidak menerima bantuan apa pun. Saya harus bagaimana mencari keadilan?” katanya kepada wartawan, Selasa (14/7), di kediamannya.

Ia menceritakan bahwa pernah bertanya kepada aparat Desa Kayu Agung, tetapi jawabannya tidak memuaskan. Kata aparat desa, lanjutnya, namanya dialihkan kepada orang lain.

“Saya berpikir positif saja, mungkin dia lebih membutuhkan dari pada saya. Ternyata faktanya berbeda. Orang kaya dekat rumah saya, rumahnya di klaster, dan yang saya lihat kehidupannya lebih bagus daripada saya ternyata dapat bantuan. Saya tinggal di rumah bersubsidi dari pemerintah, tetapi justru tidak mendapatkan bantuan apa-apa. Apakah ini yang namanya adil?” ungkapnya.

Akhirnya, dia mendatangi kantor pos Tangerang, mencari tahu tentang datanya. Betapa terkejutnya dia ternyata bansos atas namanya sudah ada yang mengambil. Ia kemudian meminta print-out-nya. Pada akhirnya, ia mengetahui yang menggambil dan menandatangani pencairan bansos atas nama dia adalah seorang ibu yang tidak dikenalnya.

“Saya merasa sangat dirugikan. Kalaupun nama saya dialihkan, seharusnya bicara dulu dengan saya dan jangan langsung pakai nama saya saja. Saya merasa dirugikan,” katanya.

Ketua LSM Alpetu, Arsyad (Foto: Sholeh)
Ditindaklanjuti

Terkait hal tersebut, Ketua LSM Aliansi Pejuang Bersatu (Alpetu), Arsyad, membenarkan mendapat aduan soal bansos dari masyarakat Desa Kayu Agung. Pihaknya sudah mengirim surat ke Desa Kayu Agung mengenai hal tersebut, tetapi sampai saat ini belum menerima jawaban.

LSM Alpetu, kata Arsyad, secara resmi sudah mengirim surat kepada kantor pos untuk meminta data penerima bansos, namun sampai saat ini belum menerima jawabannya.

“Artinya, di sini sudah ada upaya dari kami selaku lembaga untuk melakukan upaya persuasif, namun tidak ada itikad baik dari pihak-pihak tersebut,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya akan menindaklanjuti masalah ini secara serius. Karena, menurutnya, kuat dugaan di sini ada unsur pidananya.

“Di sini ada indikasi dugaan pemalsuan data karena syarat pencairan dana bansos tersebut adalah membawa KTP asli dan KK. Itu informasi yang saya dapat dari pegawai pos. Pertanyaannya, mengapa bansos tersebut bisa dicairkan sedangkan yang bersangkutan tidak pernah merasa mencairkan dana tersebut,” pungkasnya. (Sholeh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *